Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Konstitusi terkodifikasi adalah konstitusi yang aturan-aturan utamanya:

1. AHanya ditemukan dalam putusan pengadilan
2. BDihimpun dalam satu dokumen tertulis
3. CSepenuhnya didasarkan pada kebiasaan tidak tertulis
4. DDisepakati ulang setelah setiap pemilu

Negara kesatuan (unitary state) adalah negara yang:

1. ADaerahnya memiliki kekuasaan yang dijamin konstitusi, yang tidak dapat diubah pusat sendirian
2. BKekuasaan berdaulatnya berada di pusat, yang dapat mendelegasikan kekuasaan ke tingkat lain
3. CKepala negaranya juga kepala pemerintahan
4. DHanya memiliki satu partai politik

Dalam sistem presidensial, seperti di Amerika Serikat:

1. AKepala eksekutif dipilih secara terpisah dan tidak bergantung pada kepercayaan legislatif
2. BPresiden dipilih oleh dan dari parlemen serta harus mengundurkan diri jika parlemen mencabut kepercayaan kepada pemerintah
3. CPresiden adalah tokoh seremonial tanpa kekuasaan
4. DPresiden dapat membubarkan legislatif sesuka hati

Untuk mengajukan gugatan uji yudisial di Inggris dan Wales, penggugat harus memiliki:

1. AIzin dari menteri
2. BKontrak dengan badan publik tersebut
3. CKerugian finansial yang telah diderita
4. DKepentingan yang cukup (sufficient interest) dalam perkara itu

Dalam Soering v UK, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa mengekstradisi seorang pria ke AS untuk menghadapi kemungkinan hukuman mati akan melanggar Pasal 3 karena:

1. AHukuman mati itu sendiri selalu merupakan penyiksaan menurut Pasal 3
2. BAS bukan pihak dalam Konvensi
3. CIa tidak akan memperoleh peradilan yang adil
4. DKondisi ekstrem dan penantian panjang di death row

Dalam Marbury v Madison (1803), Mahkamah Agung AS menetapkan:

1. AKewenangan Kongres untuk membatalkan putusan peradilan federal
2. BHak veto presiden
3. CHak untuk memanggul senjata
4. DKewenangan pengadilan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang

Sebuah tribunal memerintahkan publikasi surat-surat Pangeran Charles kepada para menteri. Attorney General menerbitkan sertifikat berdasarkan Freedom of Information Act yang mengesampingkannya. Dalam R (Evans) v Attorney General (2015), Supreme Court memutuskan:

1. ASurat-surat itu tidak pernah dapat dipublikasikan
2. BSertifikat itu tidak sah, karena ia sekadar tidak setuju dengan pandangan tribunal atas fakta yang sama
3. CSertifikat itu sah, karena undang-undang memberinya hak veto tanpa syarat atas putusan tribunal mana pun tentang pengungkapan
4. DUndang-undang itu tidak selaras dengan Pasal 10 ECHR

Berdasarkan Pasal 15 ECHR, negara dapat mengurangi sebagian kewajiban dalam perang atau keadaan darurat publik, tetapi tidak dari:

1. AAntara lain Pasal 3 (penyiksaan) dan Pasal 4 ayat 1 (perbudakan)
2. BPasal 8 (kehidupan pribadi)
3. CAntara lain Pasal 5 (kebebasan) dan Pasal 6 (peradilan yang adil)
4. DPasal 11 (berkumpul)