Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Monarki konstitusional adalah sistem yang rajanya:

1. AMenjadi kepala negara tetapi bertindak dalam batas konstitusi, sebagian besar atas nasihat menteri
2. BDipilih oleh parlemen setiap lima tahun
3. CMemimpin partai politik yang berkuasa
4. DMemegang sendiri seluruh kekuasaan legislatif dan eksekutif, dan para menteri hanya memberi nasihat bila diminta

Berdasarkan section 6 Human Rights Act 1998 Britania Raya, adalah melanggar hukum bagi:

1. AOrang perseorangan untuk melanggar hak Konvensi apa pun
2. BPengadilan untuk menerapkan undang-undang Parlemen
3. CParlemen untuk mengesahkan undang-undang apa pun yang membatasi hak
4. DOtoritas publik untuk bertindak tidak selaras dengan hak-hak Konvensi

Di Amerika Serikat, "Bill of Rights" mengacu pada:

1. APasal pertama Konstitusi
2. BSepuluh amendemen pertama Konstitusi
3. CUndang-undang yang disahkan Kongres pada tahun 1960-an
4. DDeklarasi Kemerdekaan

Berdasarkan AG v De Keyser's Royal Hotel, ketika undang-undang mengatur bidang yang sama dengan kekuasaan prerogatif:

1. APemerintah dapat memilih secara bebas di antara keduanya
2. BPrerogatif mengesampingkan undang-undang
3. CPrerogatif ditangguhkan (in abeyance) dan pemerintah harus bertindak berdasarkan undang-undang
4. DPemerintah tetap boleh memilih prerogatif jika prerogatif itu memberi kekuasaan yang lebih fleksibel

Uji proporsionalitas biasanya menanyakan apakah suatu tindakan:

1. ADiadopsi dengan cepat
2. BMerupakan pilihan termurah yang tersedia dan telah disetujui oleh parlemen
3. CMengejar tujuan yang sah serta sesuai, perlu, dan seimbang
4. DPopuler di kalangan pemilih

Konstitusi Belanda (Pasal 120) melarang pengadilan untuk:

1. AMeninjau keputusan pemerintah kota dan provinsi berdasarkan undang-undang nasional
2. BMengadili perkara pidana
3. CMenerapkan perjanjian internasional
4. DMenguji konstitusionalitas undang-undang parlemen

Dalam R v Home Secretary, ex p Simms, Lord Hoffmann menjelaskan "principle of legality" (asas legalitas) sebagai berarti bahwa:

1. AMenteri boleh membatasi hak fundamental kapan pun demi kepentingan umum
2. BPengadilan dapat membatalkan undang-undang yang melanggar hak-hak fundamental
3. CKata-kata umum dalam undang-undang dianggap tidak mengesampingkan hak-hak fundamental
4. DParlemen tidak dapat membuat undang-undang yang bertentangan dengan hak-hak fundamental

Berdasarkan Pasal 15 ECHR, negara dapat mengurangi sebagian kewajiban dalam perang atau keadaan darurat publik, tetapi tidak dari:

1. APasal 11 (berkumpul)
2. BAntara lain Pasal 3 (penyiksaan) dan Pasal 4 ayat 1 (perbudakan)
3. CPasal 8 (kehidupan pribadi)
4. DAntara lain Pasal 5 (kebebasan) dan Pasal 6 (peradilan yang adil)