Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia ditegakkan oleh:

1. APengadilan Hak Asasi Manusia Eropa di Strasbourg
2. BMahkamah Internasional di Den Haag
3. CPengadilan Uni Eropa (Court of Justice) di Luksemburg
4. DParlemen Eropa

Tanggung jawab individual menteri berarti bahwa seorang menteri:

1. AHarus menyetujui sendiri setiap keputusan kementeriannya
2. BBertanggung jawab kepada Parlemen atas kementeriannya dan perilaku pribadinya
3. CDapat diberhentikan dari jabatannya oleh pengadilan
4. DSecara pribadi wajib membayar ganti rugi atas kesalahan yang dibuat pegawai negerinya

Dalam sistem parlementer, pemerintah biasanya bergantung pada:

1. AKepercayaan parlemen
2. BReferendum tahunan
3. CHanya dukungan kepala negara
4. DPersetujuan pengadilan

Berdasarkan AG v De Keyser's Royal Hotel, ketika undang-undang mengatur bidang yang sama dengan kekuasaan prerogatif:

1. APrerogatif ditangguhkan (in abeyance) dan pemerintah harus bertindak berdasarkan undang-undang
2. BPemerintah tetap boleh memilih prerogatif jika prerogatif itu memberi kekuasaan yang lebih fleksibel
3. CPrerogatif mengesampingkan undang-undang
4. DPemerintah dapat memilih secara bebas di antara keduanya

Dalam R (Jackson) v Attorney General, House of Lords memutuskan bahwa:

1. AParliament Act 1949 dan Hunting Act 2004 yang disahkan berdasarkan undang-undang itu sah
2. BHunting Act tidak selaras dengan hak-hak Konvensi
3. CHouse of Lords dapat memveto rancangan apa pun secara permanen
4. DUndang-undang yang disahkan berdasarkan Parliament Acts hanyalah peraturan delegasi yang tidak sah

Dalam Lingens v Austria, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa politisi:

1. ASama sekali tidak dapat menggugat pencemaran nama baik
2. BSepenuhnya dilindungi dari kritik apa pun
3. CHarus menoleransi kritik yang lebih luas daripada orang perseorangan
4. DTidak memiliki hak berdasarkan Pasal 10

Dalam R (Miller) v Secretary of State for Exiting the EU (2017), Mahkamah Agung Britania Raya memutuskan bahwa:

1. APemerintah dapat menyampaikan pemberitahuan dengan kekuasaan prerogatif tanpa undang-undang parlemen apa pun
2. BPemberitahuan keluar dari UE memerlukan undang-undang parlemen
3. CParlemen regional memiliki hak veto atas Brexit
4. DHasil referendum mengikat secara hukum

Petugas memasuki rumah seorang penulis dan menyita kertas-kertasnya berdasarkan surat perintah yang diterbitkan Secretary of State yang tidak memiliki kewenangan hukum untuk menerbitkannya. Dalam Entick v Carrington, pengadilan memutuskan:

1. APenggeledahan itu sah, karena keperluan negara membenarkan penyitaan kertas-kertas itu
2. BPenggeledahan itu melanggar hukum, karena tindakan negara memerlukan kewenangan hukum
3. CPenggeledahan itu sah, karena surat perintahnya ditandatangani
4. DPenulis itu hanya dapat mengadu kepada Parlemen