Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Konvensi Salisbury di Britania Raya berarti bahwa House of Lords:

1. ATidak menghalangi rancangan undang-undang pemerintah yang melaksanakan janji manifesto
2. BHarus menyetujui semua money bill dalam satu minggu
3. CMemilih Speaker House of Commons
4. DDapat memveto secara permanen rancangan undang-undang yang mengubah konstitusi Britania Raya

Dalam sistem parlementer, pemerintah biasanya bergantung pada:

1. AKepercayaan parlemen
2. BHanya dukungan kepala negara
3. CPersetujuan pengadilan
4. DReferendum tahunan

Berdasarkan section 6 Human Rights Act 1998 Britania Raya, adalah melanggar hukum bagi:

1. APengadilan untuk menerapkan undang-undang Parlemen
2. BOrang perseorangan untuk melanggar hak Konvensi apa pun
3. COtoritas publik untuk bertindak tidak selaras dengan hak-hak Konvensi
4. DParlemen untuk mengesahkan undang-undang apa pun yang membatasi hak

Kedaulatan parlemen (menurut Dicey) berarti:

1. APengadilan dapat membatalkan undang-undang parlemen mana pun yang bertentangan dengan hak-hak common law
2. BParlemen dapat membuat atau mencabut undang-undang apa pun, dan tidak ada badan yang dapat mengesampingkan undang-undangnya
3. CEksekutif dapat melangkahi parlemen
4. DParlemen harus menaati parlemen sebelumnya

Berdasarkan section 2 Human Rights Act 1998 Britania Raya, ketika memutus persoalan hak-hak Konvensi, pengadilan Britania Raya harus:

1. AMemperhitungkan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa
2. BMengabaikan yurisprudensi Strasbourg
3. CMerujuk semua persoalan ke Strasbourg
4. DMengikuti secara ketat setiap putusan Strasbourg yang relevan sebagai preseden yang mengikat

Setelah Burmah Oil v Lord Advocate memutuskan bahwa kompensasi wajib dibayar atas properti yang dihancurkan selama perang, Parlemen mengesahkan War Damage Act 1965, yang:

1. AMewajibkan pengadilan memeriksa perkara itu kembali
2. BMenghapus hak atas kompensasi secara retroaktif
3. CMenaikkan kompensasi yang harus dibayar
4. DDibatalkan oleh pengadilan

Dalam R (Nicklinson) v Ministry of Justice (2014), mengenai larangan bunuh diri berbantuan, mayoritas Supreme Court Britania Raya:

1. AMembuat deklarasi ketidaksesuaian dengan Pasal 8, sementara larangan itu sendiri tetap berlaku untuk saat ini
2. BMembaca larangan itu secara terbatas berdasarkan section 3 untuk mengizinkan kematian berbantuan
3. CMemutuskan bahwa Pasal 8 sama sekali tidak relevan
4. DMenolak membuat deklarasi ketidaksesuaian saat itu, dan menyerahkannya kepada Parlemen

Suatu undang-undang menyatakan bahwa "determination ... shall not be called in question in any court of law" milik sebuah komisi. Dalam Anisminic v Foreign Compensation Commission, House of Lords memutuskan:

1. AKlausul itu mengecualikan semua uji yudisial
2. BKlausul itu tidak sah karena inkonstitusional
3. CKlausul itu tidak melindungi keputusan yang didasarkan pada kekeliruan hukum, karena keputusan itu batal (nullity)
4. DKeputusan itu kebal terhadap peninjauan karena klausul ouster berlaku atas semua penetapannya