Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Pasal 14 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia melarang diskriminasi:

1. AHanya oleh pemberi kerja swasta
2. BDalam penikmatan hak-hak Konvensi lainnya
3. CDi setiap bidang kehidupan, sebagai hak yang berdiri sendiri
4. DHanya atas dasar kewarganegaraan

Anggota Senat Belanda (Eerste Kamer) terutama dipilih oleh:

1. AAnggota Dewan Perwakilan
2. BPemungutan suara langsung oleh seluruh warga negara
3. CPengangkatan oleh Raja
4. DAnggota dewan provinsi

Konvensi Sewel menyatakan bahwa Parlemen Britania Raya biasanya tidak akan:

1. AMengubah pajak tanpa referendum
2. BMembahas urusan yang menyangkut Skotlandia
3. CMembuat undang-undang tentang urusan Skotlandia tanpa terlebih dahulu mengadakan referendum di Skotlandia
4. DMembuat undang-undang tentang urusan yang telah didevolusikan tanpa persetujuan legislatif devolusi

Dalam litigasi Factortame, ketika Britania Raya masih anggota UE, House of Lords:

1. AMenyatakan European Communities Act 1972 tidak sah
2. BMemutuskan bahwa hukum UE tidak pernah dapat membatasi undang-undang Parlemen
3. CTidak menerapkan bagian undang-undang Parlemen yang bertentangan dengan hukum UE
4. DMerujuk perkara ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa

Menurut yurisprudensi ECHR seperti Sunday Times v UK, agar suatu pembatasan "ditetapkan oleh hukum" (prescribed by law), hukum itu harus:

1. ACukup dapat diakses dan dapat diperkirakan akibatnya
2. BLebih tua daripada Konvensi
3. CTermuat dalam satu undang-undang tertulis yang disahkan parlemen
4. DDisetujui melalui referendum

Untuk mengubah Konstitusi Belanda berdasarkan Pasal 137:

1. ASuatu usulan disahkan, diikuti pemilu, lalu kedua kamar harus menyetujuinya dengan dua pertiga suara
2. BReferendum nasional harus menyetujuinya
3. CMayoritas sederhana di kedua kamar sudah cukup, setelah itu Raja harus menandatangani amendemen menjadi undang-undang
4. DRaja dan Raad van State yang memutuskannya

Di Jerman, individu yang menyatakan bahwa otoritas publik telah melanggar hak-hak dasarnya dapat, setelah menempuh upaya hukum lain, mengajukan:

1. APerkara ke Pengadilan Kehakiman Eropa
2. BPermintaan kepada Presiden Federal untuk memveto
3. CPengaduan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi Federal
4. DPetisi langsung kepada Presiden Bundestag

Setelah pengadilan membuat deklarasi ketidaksesuaian, section 10 Human Rights Act 1998 Britania Raya mengizinkan menteri untuk:

1. AMengesampingkan deklarasi pengadilan
2. BMengubah perundang-undangan yang tidak selaras melalui remedial order
3. CMenangguhkan hak Konvensi yang bersangkutan
4. DMerujuk perkara langsung ke Strasbourg