Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Undang-undang mana yang membentuk Supreme Court of the United Kingdom?

1. AHuman Rights Act 1998
2. BParliament Act 1911
3. CConstitutional Reform Act 2005
4. DScotland Act 1998

Dalam sistem parlementer, pemerintah biasanya bergantung pada:

1. AKepercayaan parlemen
2. BReferendum tahunan
3. CPersetujuan pengadilan
4. DHanya dukungan kepala negara

Konstitusi Britania Raya paling tepat digambarkan sebagai:

1. ASeluruhnya tercantum dalam perjanjian UE
2. BSebagian besar tidak terkodifikasi
3. CDisalin dari Konstitusi AS
4. DSeluruhnya tertulis dalam satu dokumen

Kedaulatan parlemen (menurut Dicey) berarti:

1. AParlemen dapat membuat atau mencabut undang-undang apa pun, dan tidak ada badan yang dapat mengesampingkan undang-undangnya
2. BEksekutif dapat melangkahi parlemen
3. CPengadilan dapat membatalkan undang-undang parlemen mana pun yang bertentangan dengan hak-hak common law
4. DParlemen harus menaati parlemen sebelumnya

Uji proporsionalitas biasanya menanyakan apakah suatu tindakan:

1. APopuler di kalangan pemilih
2. BMengejar tujuan yang sah serta sesuai, perlu, dan seimbang
3. CMerupakan pilihan termurah yang tersedia dan telah disetujui oleh parlemen
4. DDiadopsi dengan cepat

Setelah Burmah Oil v Lord Advocate memutuskan bahwa kompensasi wajib dibayar atas properti yang dihancurkan selama perang, Parlemen mengesahkan War Damage Act 1965, yang:

1. AMenaikkan kompensasi yang harus dibayar
2. BDibatalkan oleh pengadilan
3. CMenghapus hak atas kompensasi secara retroaktif
4. DMewajibkan pengadilan memeriksa perkara itu kembali

Berdasarkan Pasal 15 ECHR, negara dapat mengurangi sebagian kewajiban dalam perang atau keadaan darurat publik, tetapi tidak dari:

1. AAntara lain Pasal 5 (kebebasan) dan Pasal 6 (peradilan yang adil)
2. BAntara lain Pasal 3 (penyiksaan) dan Pasal 4 ayat 1 (perbudakan)
3. CPasal 8 (kehidupan pribadi)
4. DPasal 11 (berkumpul)

Dalam Case of Proclamations (1610), pengadilan memutuskan bahwa Raja:

1. ADapat mengubah hukum apa pun melalui proklamasi
2. BDapat menangguhkan undang-undang Parlemen
3. CDapat memberhentikan hakim yang tidak sependapat
4. DTidak dapat menciptakan tindak pidana baru melalui proklamasi