Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Pasal 14 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia melarang diskriminasi:

1. ADalam penikmatan hak-hak Konvensi lainnya
2. BHanya atas dasar kewarganegaraan
3. CDi setiap bidang kehidupan, sebagai hak yang berdiri sendiri
4. DHanya oleh pemberi kerja swasta

Berdasarkan section 6 Human Rights Act 1998 Britania Raya, adalah melanggar hukum bagi:

1. AOtoritas publik untuk bertindak tidak selaras dengan hak-hak Konvensi
2. BParlemen untuk mengesahkan undang-undang apa pun yang membatasi hak
3. COrang perseorangan untuk melanggar hak Konvensi apa pun
4. DPengadilan untuk menerapkan undang-undang Parlemen

Negara hukum (rule of law) pada intinya berarti:

1. APemerintah dapat mengubah undang-undang apa pun kapan saja tanpa batas
2. BHanya warga negara yang harus menaati hukum
3. CSemua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum
4. DHakim membuat semua undang-undang

Dalam R v Bow Street Magistrate, ex p Pinochet (No 2), House of Lords membatalkan putusannya sendiri sebelumnya karena:

1. APerkara itu diperiksa secara tertutup
2. BPara hakim telah membuat kekeliruan hukum
3. CPinochet tidak diberi pengacara pilihannya sendiri pada persidangan
4. DSalah satu hakim memiliki hubungan dengan lembaga amal yang menjadi pihak dalam perkara

Dalam Bellinger v Bellinger, House of Lords tidak dapat membaca hukum perkawinan sehingga mengakui perkawinan seorang perempuan trans dengan seorang laki-laki, sehingga pengadilan:

1. AMembatalkan ketentuan yang bersangkutan
2. BMembuat deklarasi ketidaksesuaian
3. CMembaca undang-undang secara selaras berdasarkan section 3
4. DMerujuk perkara ke Strasbourg

Berdasarkan British Oxygen v Minister of Technology, badan publik yang menetapkan kebijakan untuk menjalankan diskresinya harus:

1. ASama sekali tidak membuat kebijakan
2. BTetap bersedia mendengarkan siapa pun yang memiliki hal baru untuk disampaikan
3. CMeminta persetujuan Parlemen atas kebijakan itu
4. DMenerapkan kebijakan itu secara kaku dalam setiap kasus demi perlakuan yang konsisten

Dalam R (Miller) v Secretary of State for Exiting the EU (2017), Mahkamah Agung Britania Raya memutuskan bahwa:

1. AParlemen regional memiliki hak veto atas Brexit
2. BHasil referendum mengikat secara hukum
3. CPemerintah dapat menyampaikan pemberitahuan dengan kekuasaan prerogatif tanpa undang-undang parlemen apa pun
4. DPemberitahuan keluar dari UE memerlukan undang-undang parlemen

Tentara menembak mati tiga tersangka teroris di Gibraltar. Dalam McCann v UK, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menemukan pelanggaran Pasal 2 karena:

1. APara tentara bertindak karena kebencian pribadi
2. BOperasi itu tidak direncanakan dan dikendalikan untuk meminimalkan penggunaan kekuatan mematikan
3. CSetiap pembunuhan oleh aparat negara melanggar Pasal 2
4. DBritania Raya belum meratifikasi Konvensi untuk Gibraltar