Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Referendum adalah:

1. APemungutan suara langsung oleh pemilih atas suatu pertanyaan tertentu
2. BMosi tidak percaya terhadap pemerintah oleh anggota parlemen
3. CPemilihan anggota parlemen
4. DPutusan mahkamah konstitusi

Negara federal adalah negara yang:

1. ASeluruh kekuasaannya ada di ibu kota
2. BTidak memiliki pemerintah pusat
3. CKekuasaannya dibagi secara konstitusional antara pemerintah pusat dan unit-unit penyusunnya
4. DWilayahnya dapat memisahkan diri secara sepihak kapan pun mayoritas pemilihnya menghendaki

Konvensi Sewel menyatakan bahwa Parlemen Britania Raya biasanya tidak akan:

1. AMengubah pajak tanpa referendum
2. BMembuat undang-undang tentang urusan yang telah didevolusikan tanpa persetujuan legislatif devolusi
3. CMembahas urusan yang menyangkut Skotlandia
4. DMembuat undang-undang tentang urusan Skotlandia tanpa terlebih dahulu mengadakan referendum di Skotlandia

Dalam perkara GCHQ, House of Lords memutuskan bahwa pelaksanaan kekuasaan prerogatif:

1. ADapat diuji secara yudisial, bergantung pada pokok persoalannya
2. BSelalu dapat diuji sepenuhnya, apa pun pokok persoalannya
3. CTidak pernah dapat diuji oleh pengadilan
4. DHanya dapat diuji jika Parlemen setuju

Ellen Street Estates v Minister of Health dikutip untuk asas bahwa:

1. APengadilan boleh menolak menerapkan undang-undang yang lebih baru
2. BParlemen dapat melindungi suatu undang-undang dari pencabutan kemudian dengan menyatakan secara tegas bahwa undang-undang itu tidak boleh diubah di masa depan
3. CUndang-undang yang lebih lama selalu mengalahkan undang-undang yang lebih baru
4. DParlemen tidak dapat mengikat penerusnya, dan undang-undang yang lebih baru secara implisit mencabut undang-undang lama yang bertentangan

Dalam Bellinger v Bellinger, House of Lords tidak dapat membaca hukum perkawinan sehingga mengakui perkawinan seorang perempuan trans dengan seorang laki-laki, sehingga pengadilan:

1. AMembatalkan ketentuan yang bersangkutan
2. BMerujuk perkara ke Strasbourg
3. CMembaca undang-undang secara selaras berdasarkan section 3
4. DMembuat deklarasi ketidaksesuaian

Dalam putusan Harmonisatiewet (1989), Mahkamah Agung Belanda memutuskan bahwa Pasal 120 Konstitusi:

1. ADikesampingkan oleh asas kepastian hukum
2. BHanya berlaku untuk peraturan delegasi
3. CMencegah pengadilan menguji undang-undang Parlemen terhadap asas-asas hukum fundamental
4. DMengizinkan pengadilan membatalkan undang-undang yang melanggar asas-asas fundamental seperti kepastian hukum

Uji ketidakwajaran Wednesbury menanyakan apakah suatu keputusan:

1. ATidak populer di masyarakat
2. BSedikit kurang dari ideal
3. CBerbeda dari apa yang akan diputuskan hakim berdasarkan bukti yang sama
4. DBegitu tidak wajar sehingga tidak ada otoritas wajar yang dapat mengambilnya