Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Undang-undang mana yang membentuk Supreme Court of the United Kingdom?

1. AConstitutional Reform Act 2005
2. BHuman Rights Act 1998
3. CParliament Act 1911
4. DScotland Act 1998

Parlemen Belanda (Staten-Generaal) terdiri atas:

1. ARaad van State dan Hoge Raad
2. BDewan provinsi dan dewan kota
3. CDewan Perwakilan (Tweede Kamer) dan Senat (Eerste Kamer)
4. DRaja dan Dewan Menteri

Di Britania Raya, setelah rancangan undang-undang (bill) disetujui kedua kamar Parlemen, rancangan itu menjadi undang-undang (Act) ketika menerima:

1. APersetujuan pengadilan
2. BRoyal Assent (persetujuan kerajaan)
3. CHasil referendum
4. DKonfirmasi Kabinet

Berdasarkan Pasal 94 Konstitusi Belanda, pengadilan Belanda:

1. ATidak menerapkan undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian internasional yang mengikat setiap orang
2. BMenerapkan undang-undang meskipun bertentangan dengan perjanjian internasional
3. CHarus merujuk semua persoalan perjanjian internasional ke Raad van State
4. DDapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi atau dengan asas-asas umum

Dalam CCSU v Minister for the Civil Service (perkara GCHQ), Lord Diplock menggolongkan dasar-dasar uji yudisial sebagai:

1. AIllegality, irrationality, dan procedural impropriety
2. BYurisdiksi, motif, dan keadilan
3. CPenipuan, kekhilafan, dan paksaan
4. DLegalitas, legitimasi, dan proporsionalitas

Untuk mengajukan gugatan uji yudisial di Inggris dan Wales, penggugat harus memiliki:

1. AKerugian finansial yang telah diderita
2. BKepentingan yang cukup (sufficient interest) dalam perkara itu
3. CIzin dari menteri
4. DKontrak dengan badan publik tersebut

Dalam YL v Birmingham City Council (2007), House of Lords memutuskan bahwa panti wreda swasta yang menampung penghuni yang dibiayai dewan kota:

1. ATidak boleh menampung penghuni yang dibiayai negara
2. BMerupakan otoritas publik hibrida yang terikat oleh undang-undang itu untuk semua perawatan yang diberikannya
3. CTidak menjalankan fungsi yang bersifat publik menurut Human Rights Act
4. DMerupakan otoritas publik inti

Dalam R (Miller) v Secretary of State for Exiting the EU (2017), Supreme Court menyatakan tentang konvensi Sewel bahwa:

1. AKonvensi itu adalah konvensi politik yang tidak dapat ditegakkan pengadilan
2. BKonvensi itu hanya berlaku untuk Irlandia Utara
3. CKonvensi itu mensyaratkan persetujuan Skotlandia atas penarikan diri Britania Raya dari UE
4. DKonvensi itu menjadi mengikat secara hukum ketika dituliskan dalam undang-undang