Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Tanggung jawab individual menteri berarti bahwa seorang menteri:

1. ABertanggung jawab kepada Parlemen atas kementeriannya dan perilaku pribadinya
2. BSecara pribadi wajib membayar ganti rugi atas kesalahan yang dibuat pegawai negerinya
3. CDapat diberhentikan dari jabatannya oleh pengadilan
4. DHarus menyetujui sendiri setiap keputusan kementeriannya

Dalam sistem parlementer, pemerintah biasanya bergantung pada:

1. AKepercayaan parlemen
2. BPersetujuan pengadilan
3. CHanya dukungan kepala negara
4. DReferendum tahunan

Undang-undang mana yang membentuk Supreme Court of the United Kingdom?

1. AParliament Act 1911
2. BConstitutional Reform Act 2005
3. CHuman Rights Act 1998
4. DScotland Act 1998

Berdasarkan Porter v Magill, uji keberpihakan yang tampak (apparent bias) menanyakan apakah:

1. APengamat yang berpikiran adil dan terinformasi akan menyimpulkan adanya kemungkinan nyata keberpihakan
2. BPengambil keputusan benar-benar berpihak
3. CPenggugat secara pribadi dan wajar meyakini bahwa pengambil keputusan telah berpihak terhadapnya
4. DPengambil keputusan pernah bertemu salah satu pihak

Berdasarkan Human Rights Act 1998, badan swasta yang memiliki sebagian "functions of a public nature" (fungsi yang bersifat publik):

1. ATerikat oleh undang-undang itu hanya jika sebagian besar pendanaannya berasal dari negara
2. BTerikat oleh undang-undang itu dalam segala hal yang dilakukannya
3. CTidak pernah terikat oleh undang-undang itu
4. DTerikat oleh undang-undang itu untuk fungsi publiknya, tetapi tidak untuk tindakan privat

Kedaulatan parlemen (menurut Dicey) berarti:

1. APengadilan dapat membatalkan undang-undang parlemen mana pun yang bertentangan dengan hak-hak common law
2. BParlemen dapat membuat atau mencabut undang-undang apa pun, dan tidak ada badan yang dapat mengesampingkan undang-undangnya
3. CParlemen harus menaati parlemen sebelumnya
4. DEksekutif dapat melangkahi parlemen

Doktrin "margin of appreciation" Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa berarti:

1. ANegara boleh mengabaikan putusan Strasbourg kapan pun parlemennya sendiri tidak setuju dengan hasilnya
2. BNegara memiliki keleluasaan tertentu dalam melindungi hak, terutama pada isu moral yang sensitif
3. CPengadilan tidak pernah meninjau keputusan nasional
4. DSetiap negara harus menerapkan aturan yang identik

Pasal 79(3) Basic Law Jerman ("klausul keabadian") melarang amendemen yang menyentuh:

1. ASistem pemilu, jumlah kursi di Bundestag, atau aturan mana pun dalam Pasal 38 sampai 48 tentang pemilu
2. BHanya pasal-pasal tentang perpajakan
3. CPasal apa pun dalam Basic Law
4. DStruktur federal, partisipasi Länder dalam legislasi, atau asas-asas dalam Pasal 1 dan 20