Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Dalam sistem parlementer, pemerintah biasanya bergantung pada:

1. AHanya dukungan kepala negara
2. BReferendum tahunan
3. CPersetujuan pengadilan
4. DKepercayaan parlemen

Negara hukum (rule of law) pada intinya berarti:

1. AHakim membuat semua undang-undang
2. BPemerintah dapat mengubah undang-undang apa pun kapan saja tanpa batas
3. CHanya warga negara yang harus menaati hukum
4. DSemua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum

Di Britania Raya, setelah rancangan undang-undang (bill) disetujui kedua kamar Parlemen, rancangan itu menjadi undang-undang (Act) ketika menerima:

1. APersetujuan pengadilan
2. BKonfirmasi Kabinet
3. CRoyal Assent (persetujuan kerajaan)
4. DHasil referendum

Uji proporsionalitas biasanya menanyakan apakah suatu tindakan:

1. AMerupakan pilihan termurah yang tersedia dan telah disetujui oleh parlemen
2. BMengejar tujuan yang sah serta sesuai, perlu, dan seimbang
3. CDiadopsi dengan cepat
4. DPopuler di kalangan pemilih

Dalam perkara GCHQ, House of Lords memutuskan bahwa pelaksanaan kekuasaan prerogatif:

1. ASelalu dapat diuji sepenuhnya, apa pun pokok persoalannya
2. BTidak pernah dapat diuji oleh pengadilan
3. CHanya dapat diuji jika Parlemen setuju
4. DDapat diuji secara yudisial, bergantung pada pokok persoalannya

Dalam R v Home Secretary, ex p Fire Brigades Union, House of Lords memutuskan bahwa menteri bertindak melanggar hukum dengan:

1. AMemberlakukan skema undang-undang tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan badan-badan yang akan terdampak olehnya
2. BMenolak berkonsultasi dengan pemadam kebakaran
3. CMemakai prerogatif untuk membentuk skema yang tidak sejalan dengan skema undang-undang yang belum berlaku
4. DMemberlakukan undang-undang terlalu cepat

Sejak reformasi konstitusi tahun 2008 di Prancis, "question prioritaire de constitutionnalité" memungkinkan:

1. APihak dalam perkara di pengadilan meminta agar undang-undang yang berlaku diuji atas pelanggaran hak-hak konstitusional
2. BPresiden menangguhkan undang-undang selama satu tahun
3. CSetiap warga negara menggugat rancangan undang-undang sebelum Parlemen memungut suara, melalui petisi ke Conseil constitutionnel
4. DHakim di pengadilan mana pun membatalkan undang-undang sendiri

Pemerintah memberlakukan biaya tinggi untuk mengajukan gugatan ke employment tribunal, dan jumlah gugatan turun tajam. Dalam R (UNISON) v Lord Chancellor (2017), Supreme Court memutuskan:

1. ABiaya itu hanya melanggar hukum persaingan UE
2. BBiaya itu melanggar hukum karena menghalangi akses terhadap keadilan
3. CBiaya itu sah karena pengguna pengadilan harus membayarnya
4. DBiaya itu sah karena Parlemen mengizinkan pengenaan biaya