Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Di Britania Raya, setelah rancangan undang-undang (bill) disetujui kedua kamar Parlemen, rancangan itu menjadi undang-undang (Act) ketika menerima:

1. AHasil referendum
2. BRoyal Assent (persetujuan kerajaan)
3. CKonfirmasi Kabinet
4. DPersetujuan pengadilan

Konvensi Salisbury di Britania Raya berarti bahwa House of Lords:

1. ATidak menghalangi rancangan undang-undang pemerintah yang melaksanakan janji manifesto
2. BMemilih Speaker House of Commons
3. CDapat memveto secara permanen rancangan undang-undang yang mengubah konstitusi Britania Raya
4. DHarus menyetujui semua money bill dalam satu minggu

Anggota Senat Belanda (Eerste Kamer) terutama dipilih oleh:

1. AAnggota Dewan Perwakilan
2. BPemungutan suara langsung oleh seluruh warga negara
3. CPengangkatan oleh Raja
4. DAnggota dewan provinsi

Dalam Soering v UK, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa mengekstradisi seorang pria ke AS untuk menghadapi kemungkinan hukuman mati akan melanggar Pasal 3 karena:

1. AHukuman mati itu sendiri selalu merupakan penyiksaan menurut Pasal 3
2. BAS bukan pihak dalam Konvensi
3. CIa tidak akan memperoleh peradilan yang adil
4. DKondisi ekstrem dan penantian panjang di death row

Konstitusi Belanda (Pasal 120) melarang pengadilan untuk:

1. AMengadili perkara pidana
2. BMenerapkan perjanjian internasional
3. CMeninjau keputusan pemerintah kota dan provinsi berdasarkan undang-undang nasional
4. DMenguji konstitusionalitas undang-undang parlemen

Dalam R (Jackson) v Attorney General, House of Lords memutuskan bahwa:

1. AParliament Act 1949 dan Hunting Act 2004 yang disahkan berdasarkan undang-undang itu sah
2. BHunting Act tidak selaras dengan hak-hak Konvensi
3. CHouse of Lords dapat memveto rancangan apa pun secara permanen
4. DUndang-undang yang disahkan berdasarkan Parliament Acts hanyalah peraturan delegasi yang tidak sah

Constitutional Reform Act 2005 mengubah jabatan Lord Chancellor sehingga:

1. ALord Chancellor menjadi Presiden Supreme Court dan kepala lembaga peradilan di Inggris
2. BJabatan itu dihapus sepenuhnya
3. CLord Chancellor memperoleh kekuasaan memberhentikan hakim
4. DLord Chief Justice, bukan Lord Chancellor, menjadi kepala lembaga peradilan di Inggris dan Wales

Setelah pengadilan membuat deklarasi ketidaksesuaian, section 10 Human Rights Act 1998 Britania Raya mengizinkan menteri untuk:

1. AMenangguhkan hak Konvensi yang bersangkutan
2. BMengubah perundang-undangan yang tidak selaras melalui remedial order
3. CMengesampingkan deklarasi pengadilan
4. DMerujuk perkara langsung ke Strasbourg