Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Negara federal adalah negara yang:

1. AWilayahnya dapat memisahkan diri secara sepihak kapan pun mayoritas pemilihnya menghendaki
2. BSeluruh kekuasaannya ada di ibu kota
3. CKekuasaannya dibagi secara konstitusional antara pemerintah pusat dan unit-unit penyusunnya
4. DTidak memiliki pemerintah pusat

Tanggung jawab individual menteri berarti bahwa seorang menteri:

1. ADapat diberhentikan dari jabatannya oleh pengadilan
2. BBertanggung jawab kepada Parlemen atas kementeriannya dan perilaku pribadinya
3. CHarus menyetujui sendiri setiap keputusan kementeriannya
4. DSecara pribadi wajib membayar ganti rugi atas kesalahan yang dibuat pegawai negerinya

Undang-undang mana yang membentuk Supreme Court of the United Kingdom?

1. AScotland Act 1998
2. BConstitutional Reform Act 2005
3. CHuman Rights Act 1998
4. DParliament Act 1911

Konstitusi Belanda (Pasal 120) melarang pengadilan untuk:

1. AMeninjau keputusan pemerintah kota dan provinsi berdasarkan undang-undang nasional
2. BMenguji konstitusionalitas undang-undang parlemen
3. CMenerapkan perjanjian internasional
4. DMengadili perkara pidana

Dalam R v Home Secretary, ex p Fire Brigades Union, House of Lords memutuskan bahwa menteri bertindak melanggar hukum dengan:

1. AMemakai prerogatif untuk membentuk skema yang tidak sejalan dengan skema undang-undang yang belum berlaku
2. BMemberlakukan skema undang-undang tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan badan-badan yang akan terdampak olehnya
3. CMenolak berkonsultasi dengan pemadam kebakaran
4. DMemberlakukan undang-undang terlalu cepat

Berdasarkan Human Rights Act 1998 Britania Raya, jika pengadilan tidak dapat menafsirkan undang-undang selaras dengan hak-hak Konvensi, pengadilan dapat:

1. AMengeluarkan deklarasi ketidaksesuaian, sementara undang-undang tetap berlaku
2. BMemerintahkan parlemen mengubah undang-undang dalam sebulan
3. COtomatis merujuk perkara ke ECtHR
4. DLangsung membatalkan undang-undang

Dalam R (Privacy International) v Investigatory Powers Tribunal (2019), Supreme Court memutuskan bahwa ouster clause yang melindungi keputusan Tribunal:

1. AMengecualikan semua pengujian atas keputusannya
2. BTidak sah karena terdapat dalam peraturan delegasi
3. CTidak mengecualikan uji yudisial atas kekeliruan hukumnya
4. DHanya berlaku untuk keputusan tentang keamanan nasional

Pemerintah memberlakukan biaya tinggi untuk mengajukan gugatan ke employment tribunal, dan jumlah gugatan turun tajam. Dalam R (UNISON) v Lord Chancellor (2017), Supreme Court memutuskan:

1. ABiaya itu melanggar hukum karena menghalangi akses terhadap keadilan
2. BBiaya itu sah karena pengguna pengadilan harus membayarnya
3. CBiaya itu sah karena Parlemen mengizinkan pengenaan biaya
4. DBiaya itu hanya melanggar hukum persaingan UE