Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Devolusi di Britania Raya berarti bahwa:

1. AParlemen menyerahkan sebagian kekuasaan kepada lembaga di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara sambil tetap berdaulat
2. BBritania Raya telah menjadi negara federal yang kekuasaan regionalnya dilindungi (entrenched) dan tidak dapat dicabut oleh Westminster
3. CDewan lokal dapat mengesampingkan undang-undang Parlemen
4. DRaja berbagi kekuasaan dengan parlemen regional

Berdasarkan Parliament Acts 1911 dan 1949, House of Lords pada umumnya dapat menunda sebagian besar public bill yang telah disahkan House of Commons selama sekitar:

1. ALima tahun
2. BSelama yang dikehendakinya
3. CSatu minggu
4. DSatu tahun

Negara federal adalah negara yang:

1. AKekuasaannya dibagi secara konstitusional antara pemerintah pusat dan unit-unit penyusunnya
2. BWilayahnya dapat memisahkan diri secara sepihak kapan pun mayoritas pemilihnya menghendaki
3. CTidak memiliki pemerintah pusat
4. DSeluruh kekuasaannya ada di ibu kota

Konvensi ketatanegaraan adalah:

1. ASidang untuk menulis konstitusi baru
2. BAturan tertulis dalam undang-undang yang ditegakkan pengadilan seperti hukum lainnya
3. CAturan praktik politik yang bukan hukum tetapi dianggap mengikat
4. DPerjanjian internasional tentang konstitusi

Berdasarkan Human Rights Act 1998 Britania Raya, jika pengadilan tidak dapat menafsirkan undang-undang selaras dengan hak-hak Konvensi, pengadilan dapat:

1. AMemerintahkan parlemen mengubah undang-undang dalam sebulan
2. BLangsung membatalkan undang-undang
3. CMengeluarkan deklarasi ketidaksesuaian, sementara undang-undang tetap berlaku
4. DOtomatis merujuk perkara ke ECtHR

Seorang kepala kepolisian diberhentikan tanpa diberi tahu tuduhannya atau diberi kesempatan menanggapi. Dalam Ridge v Baldwin, House of Lords memutuskan:

1. AHanya Parlemen yang dapat menguji keputusan itu
2. BPemberhentian itu sah karena polisi tidak memiliki kontrak
3. CPemberhentian itu batal karena melanggar natural justice
4. DPemberhentian itu sah karena merupakan keputusan administratif

Kebijakan penjara mewajibkan narapidana tidak berada di sel saat petugas menggeledahnya, termasuk korespondensi hukum mereka. Dalam R (Daly) v Home Secretary (2001), House of Lords memutuskan:

1. AKebijakan itu melanggar hukum hanya bagi tahanan yang belum dihukum dan ditahan menunggu persidangan
2. BKebijakan itu sah karena narapidana tidak memiliki privasi
3. CKebijakan menyeluruh itu secara melanggar hukum mencampuri legal professional privilege
4. DKebijakan itu sah karena penjara memerlukan keamanan

Dalam Miller II (2019), Mahkamah Agung Britania Raya menyatakan penundaan sidang (prorogation) parlemen tidak sah karena:

1. ARatu menolak menyetujuinya
2. BMelanggar Pasal 3 Protokol 1 ECHR karena mencampuri hak atas pemilu yang bebas
3. CMenghambat fungsi konstitusional parlemen tanpa alasan yang wajar
4. DDiputuskan melalui referendum