Lembar kerja Hukum tata negara dengan jawaban

Asas legalitas dalam hukum publik berarti bahwa otoritas publik:

1. ABoleh mengabaikan undang-undang pada akhir pekan
2. BHarus selalu dipilih melalui pemilu
3. CMemerlukan dasar hukum untuk bertindak, terutama ketika mencampuri hak
4. DBebas bertindak kecuali undang-undang secara tegas melarang tindakan tertentu itu

Monarki konstitusional adalah sistem yang rajanya:

1. AMenjadi kepala negara tetapi bertindak dalam batas konstitusi, sebagian besar atas nasihat menteri
2. BMemimpin partai politik yang berkuasa
3. CMemegang sendiri seluruh kekuasaan legislatif dan eksekutif, dan para menteri hanya memberi nasihat bila diminta
4. DDipilih oleh parlemen setiap lima tahun

Writ of habeas corpus:

1. AMewajibkan orang yang ditahan dihadapkan ke pengadilan agar keabsahan penahanannya dapat diuji
2. BMengizinkan pemerintah menggeledah rumah pribadi
3. CMemerintahkan badan publik melaksanakan kewajiban berdasarkan undang-undang
4. DMengizinkan polisi menahan tersangka tanpa dakwaan hingga seminggu sementara pengadilan menilai bukti terhadapnya

Untuk mengubah Konstitusi Belanda berdasarkan Pasal 137:

1. ARaja dan Raad van State yang memutuskannya
2. BMayoritas sederhana di kedua kamar sudah cukup, setelah itu Raja harus menandatangani amendemen menjadi undang-undang
3. CReferendum nasional harus menyetujuinya
4. DSuatu usulan disahkan, diikuti pemilu, lalu kedua kamar harus menyetujuinya dengan dua pertiga suara

Ellen Street Estates v Minister of Health dikutip untuk asas bahwa:

1. APengadilan boleh menolak menerapkan undang-undang yang lebih baru
2. BUndang-undang yang lebih lama selalu mengalahkan undang-undang yang lebih baru
3. CParlemen tidak dapat mengikat penerusnya, dan undang-undang yang lebih baru secara implisit mencabut undang-undang lama yang bertentangan
4. DParlemen dapat melindungi suatu undang-undang dari pencabutan kemudian dengan menyatakan secara tegas bahwa undang-undang itu tidak boleh diubah di masa depan

Konvensi ketatanegaraan adalah:

1. AAturan praktik politik yang bukan hukum tetapi dianggap mengikat
2. BAturan tertulis dalam undang-undang yang ditegakkan pengadilan seperti hukum lainnya
3. CPerjanjian internasional tentang konstitusi
4. DSidang untuk menulis konstitusi baru

Dalam Madzimbamuto v Lardner-Burke, Privy Council memutuskan bahwa Parlemen Britania Raya masih dapat membuat undang-undang untuk Rhodesia Selatan karena:

1. ARhodesia telah sepenuhnya merdeka
2. BKonvensi bahwa Parlemen tidak akan melakukannya tidak membatasi kekuasaan hukumnya
3. CRhodesia telah menyetujui perundang-undangan itu
4. DKonvensi itu mengikat secara hukum tetapi telah dilepaskan oleh Rhodesia

Sebuah tribunal memerintahkan publikasi surat-surat Pangeran Charles kepada para menteri. Attorney General menerbitkan sertifikat berdasarkan Freedom of Information Act yang mengesampingkannya. Dalam R (Evans) v Attorney General (2015), Supreme Court memutuskan:

1. ASertifikat itu sah, karena undang-undang memberinya hak veto tanpa syarat atas putusan tribunal mana pun tentang pengungkapan
2. BSurat-surat itu tidak pernah dapat dipublikasikan
3. CSertifikat itu tidak sah, karena ia sekadar tidak setuju dengan pandangan tribunal atas fakta yang sama
4. DUndang-undang itu tidak selaras dengan Pasal 10 ECHR