Lembar kerja Hukum UE dengan jawaban

Berdasarkan Pasal 258 TFEU, proses pelanggaran (infringement proceedings) terhadap negara anggota biasanya dimulai oleh:

1. AKomisi Eropa
2. BParlemen Eropa
3. CSeorang warga negara
4. DPengadilan nasional

Pasal TFEU mana yang menjamin kebebasan pendirian usaha (freedom of establishment)?

1. APasal 45
2. BPasal 63
3. CPasal 49
4. DPasal 110

Pasal TFEU mana yang melarang pembatasan kebebasan memberikan jasa lintas batas?

1. APasal 30
2. BPasal 56
3. CPasal 102
4. DPasal 49

Dalam Brasserie du Pêcheur dan Factortame III (1996), Mahkamah memutuskan bahwa tanggung jawab negara:

1. AMemerlukan bukti bahwa negara bertindak dengan sengaja
2. BTidak pernah berlaku bagi tindakan parlemen nasional
3. CHanya timbul dari kegagalan mentransposisikan direktif, bukan dari tindakan lain pembentuk undang-undang nasional
4. DDapat timbul dari tindakan pembentuk undang-undang nasional jika pelanggarannya cukup serius

Dalam Foto-Frost (1987), Mahkamah memutuskan bahwa pengadilan nasional:

1. ATidak dapat merujuk pertanyaan keabsahan ke Mahkamah
2. BBebas menyatakan tindakan UE tidak sah
3. CTidak dapat sendiri menyatakan tindakan UE tidak sah dan harus merujuk pertanyaannya
4. DHarus menerapkan tindakan UE meskipun Mahkamah telah menyatakannya tidak sah

Dalam Commission v Ireland ("Buy Irish", 1982), kampanye promosi produk Irlandia melanggar Pasal 34 karena:

1. ADijalankan oleh perusahaan swasta tanpa keterlibatan negara
2. BMerupakan tindakan yang didukung negara yang dapat memengaruhi pedagang agar memilih barang dalam negeri
3. CMengenakan pungutan berefek setara dengan bea masuk atas barang impor dari negara anggota lain
4. DMenetapkan kuota atas barang dari negara anggota lain

Dalam Faccini Dori (1994), seorang konsumen mencoba mengandalkan direktif konsumen yang belum ditransposisikan terhadap perusahaan swasta. Mahkamah memutuskan bahwa:

1. ADirektif tidak dapat dengan sendirinya membebankan kewajiban kepada individu, sehingga ia tidak dapat mengandalkannya
2. BDirektif itu tidak sah karena belum ditransposisikan
3. CDirektif itu memiliki efek langsung horizontal, karena konsumen adalah pihak kontrak yang lebih lemah
4. DPerusahaan itu merupakan emanation of the state

Dalam Defrenne v Sabena (No 2), Mahkamah memutuskan bahwa asas upah setara bagi laki-laki dan perempuan (kini Pasal 157 TFEU):

1. AHanya berlaku bagi pemberi kerja publik
2. BMemerlukan direktif sebelum dapat diterapkan
3. CMemiliki efek langsung vertikal dan horizontal
4. DTidak memiliki efek langsung